*Sudahlah, Rakyat ini Beban Bagi Pemerintah Indonesia!* Oleh: | Cinta nabi cinta syariah

*Sudahlah, Rakyat ini Beban Bagi Pemerintah Indonesia!*

Oleh: _Rizqi Awal,SE.Sy_
Pengamat Kebijakan Publik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini pihaknya tengah menghitung betul dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM jenis pertalite. Wacana kenaikan ini mengemuka setelah Jokowi menyebut beban subsidi APBN untuk bahan bakar minyak sudah sangat besar, yakni mencapai Rp502 triliun.

Padahal subsidi itu ya tentu mengalirnya kepada Rakyat, kenapa dikatakan Beban? Toh harusnya, Pemerintah ini yang kerja keras cari jalan keluarnya, Jangan sampai rakyat diminta bertanggung jawab, sementara Pemerintah lepas tangan.

Perlu diketahui juga bahwa dalam satu pekan terakhir, minyak mentah berjangka Brent menetap di level USD 96,72 per barel, naik 13 sen. Sementara West Texas Intermediate AS berakhir 27 sen lebih tinggi pada level USD 90,77 AS per barel.

Di sisi lain, pemerintah dalam APBN perubahan 2022 juga sudah mengubah asumsi Indonesia crude price, dari hanya USD 63 per barel menjadi USD 100 per barel.

Artinya di tengah harga minyak dunia yang sedang turun di bawah USD 100 per barel, padahal asusmsi ICP dalam APBN di angka USD100 per barel, adalah hal yang sangat aneh kalau pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi.

Lagi lagi, Apakah ini permainan Kartel dan Pialang, Oknum Pengkhianat dan mereka yang Korup, yang coba mengambil untung dari sisi lemahnya negara dalam menyuplai kebutuhan bensin untuk rakyat.

Lagi lagi, bahasa keuangan senantiasa bilang bahwa Beban Subsidi APBN terlampau memberatkan. Kenapa Kemenkeu dan Kemenkomarvest dan bidang koordinator ekonomi tidak serius menggarap diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang energi kita? Apa karena cuannya sedikit yang bakal mengalir kekantong pejabat dan partai?

Lihatlah Petronas, negara tetangga kita yang getol untuk bisa membuka dan menggarap lahan baru dibidang energi.

Atau daripada BRIN kita sibuk menguatkan ideologi negara melawan Radikalisme, baiknya BRIN memfokuskan diri untuk membuat energi terbarukan dan solusi atas permasalah BBM yang ada.

Kalau dirasa memang kendaraan listrik disinyalir lebih hemat energi dan hijau emisi, kenapa tidak melipatgandakan produksi dan solusi permodalan untuk mengganti hal tersebut?

Atau jangan jangan, Politik Ekonomi di bidang Energi yang berpijak pada kepentingan Kapitalis yang membuat sentuhan energi yang murah itu tidak dapat terjadi?

Kenapa juga tidak menggarap lebih serius pertambangan yang lainnya dan mengelola sendiri industri industri itu dari hulu hingga hilir yang keuntungan industri energi itu nantinya bisa memback-up urusan Subsidi pembiayaan BBM.

Bukan kah kita raja di bidang Batu bara, nikel, timah, emas, gas alam hingga yang tidak termasuk ke dalam energi fosil seperti halnya Minyak Sawit, kita adalah raja Dirajanya?

Saya lupa, ini bukan negara berdaulat energi, tetapi ini negara Oligarki. Dimana bukan mensejahterakan rakyat secara massal, tetapi mensejahterakan mereka yang ngaku rakyat tapi mereka adalah oligarki sejati!