*Duit Negara Cuma Hilang Rp 78T, Buzzer Lebih Murka Soal ACT d | Cinta nabi cinta syariah

*Duit Negara Cuma Hilang Rp 78T, Buzzer Lebih Murka Soal ACT dan Radikal Radikul*

Oleh: _*Rizqi Awal*_
_Pengamat Kebijakan Publik_

Mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Raja Thamsir Rahman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare.

Selain Raja Thamsir Rahman, ada juga satu tersangka lain terkait kasus tersebut.

"Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau periode 1999 sampai dengan 2008 atas nama RTR (Raja Thamsir Rahman) secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektare,” kata Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dikutip dari Antara, Senin (1/8/2022).

Burhanuddin juga mengatakan bahwa perizinan tersebut diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani.

Selain Raja Thamsir Rahman, Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa pihaknya menetapkan Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi atau SD sebagai tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare.

"Berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp78 triliun," kata Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dalam keterangannya.

Sayang Seribu Sayang, Surya Darmadi alias *Apeng*, dari namanya bukan tentu keturunan Arab ya, kini jadi DPO. Pelariannya diduga ke Singapura.

Namun, berita kehilangan dan kerugian Rp 78T itu nampaknya masih kecil, sebab buzzer masih sibuk membahas Radikal Radikul, keluarnya HRS, hingga mencibir penyimpangan yang dilakukan ACT. Maklum, NKRI Harga Mati, hanya pantas dipakai untuk melawan tindakan yang menurut mereka melakukan kejahatan berdasarkan nilai mereka termasuk soal ACT tentunya.

Sebab, kerugian 78T itu masih kecil dibandingkan kerugian yang disebabkan ACT. Padahal menurut BPK, dana penyalah bansos Kemensos mencapai Rp 3T selama tahun 2021. Meskipun demikian BPK memberikan penilaian WTP terhadap Kemensos, yang juga sebenernya gelar WTP juga diraih oleh ACT menyoal akuntabilitas keuangan mereka.

Maka, berapa pun besarnya kerugian negara, apalagi mencapai Triliunan, selama pelakunya bukanlah orang yang sedang berkuasa dan bukanlah tokoh yang bersebrangan dengan penguasa, apalagi terkait keturunan "Arab" maka buzzer sepertinya tidak sudi untuk membesarkan kasus tersebut.